UU 17/2008 ttg Pelbuhan atau Pelayaran? Tanya Teman


Dear All

Karena kita terbiasa melihat dari darat kelaut, maka bangsa kita selama ini cendrung memperhatikan pelabuhannya baru kemudian kapal (pelayaran). Kalau kita mau berfikiran jernih, pelabuhan kan adanya adalah sebagai pendukung pelayaran. Jadi yang seharusnya diperhatikan dulu adalah palayarannya. Coba fikir, apa artinya sebuah pelabuhan tanpa kapal. Tidak ada arti pelabuhan tanpa kunjungan kapal bukan?

Bung Anandi, kenapa anda berpendapat UU 17 2008 sebaiknya disebut UU Pelabuhan? Apakah anda orang pelabuhan? Sebetulnya kenapa perhatian tertuju kepelabuhan saat pembahasana UU 17 ini, adalah karena disebabkan, kebijaksanaan kepelabuhan kita dirombak didalam UU 17/2008 ini. Ini mirip dengan Pertamina. Dimana Pihak regulator yang notabene adalah seharusnya badan pemerintah, dipisahkan dari kepelabuhanan dimana selama ini Pelindo juga berfungsi sebagai regulator.

Pemisahan begini dimulai dari pelabuhan Banten, menurut hemat saya. Dimana dulu disana, pelindo jadi penguasa pelabuhan Banten. Setiap kapal yang mampir ke Pelabuhan Banten harus membayar Harbour dan port dues ke Pelindo, walau kapal tersebut tambat dipelabuhan khusus dan swasta. Padahal perawatan pelabuhan khusus/swasta ini dibiaya oleh yang punya pelabuhan khusus tersebut, tapi yang pungut bayaran malah pelindo. Atas kebijaksanaan Walikota Cilegon, diisahkan antara pelindo dan pelabuhan khusus ini, sehingga ada pelabuhan yang dibawah pelindo dan diabawah Pemda Cilegon.

Jadi yang benar adalah, bila Pelindo adalah PT, yang mempunyai hak dan kewajiban seperti PT, bukan PT Banci yang juga melaksanakan tugas kepemerintahan. Nanti negara dikuasai oleh swasta lagi. Maka pemisahan regulator dan operator adalah tepat.

Mengenai besaran Pelindo, itu tergantung kepada kemampuannya mengembangkan diri. Kalau dia hanya sanggup tukang jaga gudang, ya besarannya sebesar gudang. Kalau dia sanggup mengurus kade saja, ya besarannya sebesar kade saja. Tapi kalau dia bisa menjadi “Port Manajemen” yang sanggup bersaing secara global, dia bisa membeli pelabuhan dinegara lain, kalau pasar didalam negeri sudah jenuh.

Jadi sebaiknya kita melihat secara agak luas dan komprehensiflah. Zaman globalisasi, yang telah diadopt oleh pemerintahan kita, ya berfikir globalisasilah, dimana memeng persaingan akan makin tajam dan kuat. Maka siapa yang sanggup bersaing dialah yang akan unggul. Maka pelindo janganlah selalu jadi anak mas, yang selalu diprotek oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah hanya sebagai share holdernya saja.

Eh sebagai pandangan sedikit, UU 17/2008 yang berbicara kepelabuhanan Cuma 12 pasal (lk 12 halaman). Dan berbicara Pelayaran dan atau kapal ada 188 pasal dan lk 37 halaman. Dan kalau dilihat pelabuhan adalah pendukung kapal/pelayaran, apap tepat dianggap UU 17 ini sebagai UU Pelabuhan.

Salam


  1. arief

    bener brow,, marai emosi yah brow,,,




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: