Penguasaan Laut Oleh Indonesia


Menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar  untuk kemakmuran rakyat.

Disini telah diamanatkan oleh undang2 untuk memanfaatkan kekayaan laut, untuk kemakmuran bangsa. Putra-putri Indonesia harus diberi kesempatan dan didukung serta didorong untuk menguasai laut, yang selama ini dibelakangi.

Laut harus dikelola, untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi,

Salah satunya adalah merawat laut dan mebuat jasa fasilitas tranportasi dilaut untuk dilayari dengan aman, innocent passage atau ALKI dijaga dan dipasang rambu navigasi dengan benar, sehingga setiap kapal yang melewatinya dapat berkontribusi terhadap jasa keamanan yang telah diberikan kepda mereka. Setiap kapal yang lewat tersebut harus dijaga betul aman dan merasa tertolong atas fasilitas yang disediakan.

Banyak sekali selat yang dapat dikatagorikan menjadi selat yang dikelola. Mengelola alur pelayaran dianataranya adalah:

  1. Dengan menata perambuan di alur pelayaran yang bersangkutan.
  2. Menjamin keamanan
  3. Mengontrol lalulintas pelayaran

Toll Laut

Menurut kami, arti toll laut adalah sistim pengangkutan pelayaran tanpa hambatan dan semua pihak harus berkontribusi dalam kelancaran arus barang memalui jalur pelayaran yang bersangkutan.

Usaha perbaikan yang harus dilakukan dalam memfasilitasi toll laut ini adalah:

  1. Hambatan, berupa banyak pemeriksaan di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar harus ditiadakan. Karena barang yang diangkut adalah barang yang berpindah antar daerah didalam hukum Indonesia. Pos pemeriksaan di pelabuhan tersebut harus ditiadakan.
  2. Hambatan berupa pencegatan kapal dilaut adalah tidak tepat, sebab didunia ini pemeriksaan kapal hanya dilakukan dipelabuhan muat dan atau pelabuhan bongkar. Pemeriksaan dilaut ini yang seyogyanya tidak dilakukan, dilakukan oleh:
    1. KPLP
    2. Pol air
    3. TNI AL
    4. BC

Dibeberapa negara penegakan hukum dilaut ini digabung jadi satu tim, seperti pemikran bakamla. Tapi ini aneh, pemerintah Indonesia tidak sanggup mengadakannya. Sudah lama sekali diupayakan, terbentur ego sektoral badan birokrasi negara, yang mempunyai undang2 sendiri-sendiri yang tidak sinkron dibeberapa bidang tugas.

  1. Hambatan penyelesaian dokumen, masih banyak dokumen yang dipersyaratkan untuk muatan antar pelabuhan di Indonesia. Sebaiknya penyelesaian dokumen ini dapat diurus dari sautu tim antar departemen terkait disatu tempat (atap). Kalau dapat dilaksanakan ditiadakan saja. Dalama arti, barang bebas berpindah didalam daerah hukum Indonesia.

Disamping laut nasional dikuasai, maka Indonesia sebagai negara besar harus ikut dan berkontribusi dalam menguasai tujuh samudra, menguasai seluruh laut dunia.

Coba kalkulasi berapa banyak dana yang dikucurkan pemerintah untuk memperbaiki jalan antar daerah, yang dikarenakan rusak oleh truk barang yang bermuatan berat dan malah over load yang melewati jalan tersebut. Jika muatan tersebut dapat dibawa via laut, sudah barang tentu biaya perbaikan jalan antar daerah dapat dipangkas (efisien).

Kuasai Tujuh Samudra (Laut Dunia)

Menguasai tujuh samudra adalah dilakukan dengan:

  1. Kapal niaga Indonesia dengan jumah banyak melayari pelayaran perdagangan sekeliling dunia.
  2. Kapal Angkatan Laut Indonesia ikut berpartisipasi dalam bertugas dilaut international.
  3. Perwira naiaga nasional memanajemeni atau menjalankan kapal2 niaga manca negara yang meakukan perlayaran dialut-laut internasional (International Fleet). Juga sudah barang tentu juga diawaki dengan ABK Indonesia.

Untuk saat ini, dalam menguasai tujuh samudra ini adalah dengan mengirim perwira niaga dalam jumlah yang lebih tinggi dan dalam kemampuan yang diakui oleh dunia, disinilah STIMar AMI ikut berpartisipasi dalam mencetak perwira remaja sekitar 400 orang per tahunnya. Kapasitas ini dapat ditingkatkan menjadi 800 orang pertahun.

Kekurangan perwira niaga dunia yang menjadi tantangan diisi oleh perwira kita adalah seperti hasil kajian berikut:

  1. BIMCO/ISF Manpower Studies, Reliability limitations of a 5 year forecast. The 2005 Manpower Study
    • Shortage of 10,000 officers in 2005, be worsening to 27,000 by 2015
  1. 2008 Nippon Foundation Study
    • Global shortage of 32,153 officers by 2020
  1. 2009 Drewry/Precious Associates Survey
    • Shortage of 33,000 officers in 2009, increasing to 42,700 by 2013
  1. 2010 McKinsey Report
    • Demand for officers escalating 20% from 2010 to 2015

Berikut adalah laporan kebutuhan perwira dan ABK di tahun 2010 oleh BIMCO/ISF:

  • Balanced market for ratings (747,000)
  • Officer shortage of 2% in 2010

Demand          = 637,000

Supply              = 624,000

Key variables

  1. The current age distribution of licensed officers
  2. Cadet entry rate prior to attaining their 1st certificate of competency/license
  3. Cadet attrition rates prior to attaining their 1st certificate of competency/license
  4. Officer attrition rate
  5. Officer retirement age

Officer shortage will rise to 5% by 2015 and then decline under ceteris paribus conditions

  1. Fleet growth is the most sensitive variable
  2. 2% fleet growth will cause 11% officer deficit by 2015
    • The lackluster global economy and anemic shipping markets have been helpful

Recruitment and retention are both key to supply sustainability

  • 26% decline in British officers, and 2/3rd are over 40 years old

Penyedian SDM awak kapal internsional

Berikut adalah posisi Supplai perwira dan anak buah kapal kapal-kapal mancanegara.

Pertama  sebaran penyedia pelaut dunia

Regionally distribution

Perwira

Sebaran Penyediaan Perwira di international fleet.

Officers

Rating

Sebaran Penyediaan Rating di international fleet.

3 Rating

Komparasi Kemampuan Menempatakan Perwira Niaga

Perbandingan kemampuan Indonesia dalam mengirim ABK ke kapal-kapal internationl per satu juta penduduk adalah: 1 : 3,4, dengan uraian sebagai berikut:

Philippine dengan penduduk 97.237.852 (2010 CPH) dapat mengerahkan perwira 88.000, dalam satu juta penduduk dapat mengerahkan 905 orang

Indonesia berpenduduk 237.641.326 (2010 BPS) dapat mengerahkan perwira 60.000.Dalam satu juta penduduk dapat mengirim perwira 252 orang

Sebaran ABK International Fleet.

Berikut adalah sebaran anak buah kapal:

Perbandingan kemampuan Indonesia dalam mengirim perwira ke kapal-kapal internationla per satu juta penduduk adalah: 1 : 9, dengan uraian sebagai berikut:

Philippine dengan penduduk 97.237.852 (2010 CPH) dapat mengerahkan perwira 57.000, dalam satu juta penduduk dapat mengerahkan 588 orang

Indonesia berpenduduk 237.641.326 (2010 BPS) dapat mengerahkan perwira 15.000.Dalam satu juta penduduk dapat mengirim perwira 63 orang




    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: